Kini bandul lonceng RUU Omnibus Law Kesehatan telah mengusik ketenangan di malam heningnya profesi kesehatan. Akibatnya, lima organisasi profesi kesehatan dalam konferensi persnya di Jakarta...
Omnibus law merupakan upaya mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang tertentu menjadi satu regulasi yang mengikat dan mengatur berbagai masalah, termasuk di bidang kesehatan.
О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...
О сервисе Прессе Авторские права Связаться с нами Авторам Рекламодателям Разработчикам...
Pernyataan sikap yang diadakan PB IDI, Senin (26/9/2022) ini menyinggung pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak melibatkan IDI dalam pembentukan RUU Kesehatan Omnibus Law.
Outsourcing semakin tidak jelas Omnibus law membuat nasib pekerja alih daya atau outsourcing semakin tidak jelas karena menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang...
Omnibus law juga dikenal dengan omnibus bill. Pemerintahan Presiden Jokowi sendiri mengidentifikasi sedikitnya ada 74 UU yang terdampak dari omnibus law.
Omnibus law sendiri hal lazim di negara-negara common law dan kurang dikenal di negara bersistem civil law seperti Indonesia. Di Amerika Serikat, omnibus law telah digunakan sebagai UU lintas sektor.
Kami mulai bergerak pukul 10.00 WIB," ujar Kahar saat dikonfirmasi, Senin. Kahar mengatakan, aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan adanya omnibus law dan naiknya iuran BPJS Kesehatan.
Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) Reformasi menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mengancam ketersediaan tenaga kerja.
Pembahasan tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih terus berlangsung. Namun, apa sebenarnya Omnibus Law dan bagaimana rinciannya? Halaman all.
Omnibus law adalah suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.
Kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal.
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tidak terlacak dalam UU Cipta Kerja Omnibus Law terkait medis dan kesehatan. Layanan Puskesmas yang bersifat preventif sama pentingnya dengan...
Koalisi organisasi profesi se-Probolinggo Raya menolak RUU Omnibus Law Kesehatan. Menurut mereka, bila RUU itu tetap diberlakukan masyarakat akan merugi.